Rawan Ditunggangi Kepentingan Politik, DPR Tolak Usulan Polri Dinaungi Kementrian atau Lembaga

- Senin, 3 Januari 2022 | 16:32 WIB
Rawan Ditunggangi Kepentingan Politik, DPR Tolak Usulan Polri Dinaungi Kementrian atau Lembaga (Instagram/Ahmad Sahroni)
Rawan Ditunggangi Kepentingan Politik, DPR Tolak Usulan Polri Dinaungi Kementrian atau Lembaga (Instagram/Ahmad Sahroni)

TIPOLOGI.COM - Wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Kementrian Keamanan Dalam Negri oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo mendapatkan penolakan.

Penolakan itu datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, ia menilai jika Kepolisian berada di bawah Kementerian/Lembaga. Maka, kinerja Polri akan rawan kepentingan politik.

Baca Juga: Video Call, Raya Pergoki Lydia Bersama Sang Ayah: Trailer Layangan Putus Episode 8A-8B

Baca Juga: Sinopsis Film Cinta Pertama Kedua dan Ketiga yang Dibintangi Putri Marino Pemeran Kinan di Layangan Putus

Karena bagaimanapun, kata Ahmad Sahroni, wilayah kerja Polri langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jika hal itu terjadi, maka, tugas pokok Polri akan ditunggangi kepentingan politik diluar institusi kepolisian.

"Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang yang strategis ini berada di bawah sebuah kementerian. Padahal kita tahu, kementerian itu banyak diisi politisi," Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, Senin 3 Januari 2021, dikutip dari Antara News.

Baca Juga: Kinan Balas Dendam, Aris dan Lidya Dipenjara: Sinopsis Series Layangan Putus Episode 8A-8B

Baca Juga: Begini Pandangan KUHP Soal Perzinahan, Seperti di Layangan Putus Aris dan Lidya

Oleh karena itu, Sahroni menegaskan bahwa Kepolisian harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana yang sudah beredar.

Halaman:

Editor: Abdul Rosid

Sumber: antaranews.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X