• Sabtu, 20 Agustus 2022

Jokowi Dan Anies Divonis Melawan Hukum Soal Polusi Udara, Kemenagan Untuk Warga

- Jumat, 17 September 2021 | 08:47 WIB
Ilustrasi : Presiden Jokowi, sejumlah menteri hingga Anies Baswedan dinyatakan terbukti melawan hukum yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yakni polusi udara. Putusan itu bdibacakan melalui sidang yang dilakuka di PN Jakarta Pusat. (jplenio dari Pixabay)
Ilustrasi : Presiden Jokowi, sejumlah menteri hingga Anies Baswedan dinyatakan terbukti melawan hukum yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yakni polusi udara. Putusan itu bdibacakan melalui sidang yang dilakuka di PN Jakarta Pusat. (jplenio dari Pixabay)

TIPOLOGI.COM - Kemanagan untuk warga negara atas gugatan terhadap polusi Jakarta yang di tuju kepada pemerintah daerah serta pusat.

Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Sebelumnya, majelis hakim telah 8 kali menunda pembacaan putusan gugatan tersebut dengan berbagai alasan.

Pada Kamis, 16 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai tergugat I dan Gubernur Anies Baswedan sebagai tergugat V.

Baca Juga: Petaka Kartu Merah, AS Roma Bombardir Gawang CSKA Sofia di laga UEFA Conference League dengan Skor 5-1

Hakim memutus mereka melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal polusi udara di wilayah Ibu Kota. Selain mereka berdua, hakim juga memutuskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tergugat II, Menteri Dalam Negeri tergugat III, dan Menteri Kesehatan tergugat IV juga melakukan perbuatan melawan hukum.

Para tergugat dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan dari segala peraturan perundang-undangan terkait.

Baca Juga: Ujian Kompetensi PPPK untuk Guru dan Non Guru, Begini Cara Cek Jadwalnya

"Menghukum tergugat I (Presiden Jokowi) untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata hakim Saifuddin.

Baku mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.

"Menghukum tergugat II (Menteri LHK Siti Nurbaya) untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat, dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat," ungkap hakim Saiffudin.

Halaman:

Editor: Abdul Rosid

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X